Finalisasi Dokumen RKPDes 2026

 

Finalisasi Dokumen RKPDes 2026: Langkah Krusial Menuju Musdes Penetapan

Desa Lawata, 10 November 2025 – Pemerintah Desa Lawata telah menyelesaikan tahap penting dalam siklus perencanaan tahunan, yaitu finalisasi dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan intensif ini dilaksanakan di Kantor Desa Lawata dan merupakan tahapan akhir sebelum dokumen tersebut dibawa ke forum tertinggi, yaitu Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan dan Penetapan RKPDes 2026.

Sinergi Tim Penyusun dan Pendamping Profesional

Pertemuan finalisasi ini dihadiri oleh unsur-unsur kunci yang bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan desa:

• Bapak Kepala Desa Lawata
• Tim Penyusun RKPDes Tahun 2026
• Pendamping Desa (PD)
• Pendamping Lokal Desa (PLD)

Dalam pertemuan tersebut, setiap program dan kegiatan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil Musyawarah Desa Perencanaan Tahunan, Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKPDes Tahun 2026 dan aspirasi masyarakat ditinjau ulang secara mendalam. Tim memastikan bahwa RKPDes 2026 ini selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, serta visi dan misi Desa.

Bapak Kepala Desa Lawata menekankan, "Finalisasi ini bukan hanya sekadar merapikan format, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran tahun 2026 benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami berterima kasih kepada Tim Penyusun dan para Pendamping atas kerja keras dan bimbingan yang telah diberikan."

 

Fokus Utama Dokumen RKPDes 2026

Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam finalisasi dokumen RKPDes 2026 antara lain:

1. Penyelarasan Anggaran: Memastikan alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan lain sesuai dengan persentase wajib (BLT DD dan ketahanan pangan, Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, Operasional Pemerintah Desa) dan prioritas lainnya.
2. Ketepatan Program: Memeriksa kembali deskripsi kegiatan agar jelas, terukur, dan memiliki dampak yang signifikan.
3. Kepatuhan Regulasi: Memastikan seluruh dokumen dan lampiran memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat atas.

 

Read More

Penyaluran BLT Tahap IV

 

Penyaluran BLT Dana Desa Lawata Tahap IV (Okt-Des 2025) Berjalan Lancar

Lawata, 10 November 2025 – Pemerintah Desa Lawata hari ini,  sukses melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk tahap IV tahun anggaran 2025. Penyaluran kali ini mencakup alokasi untuk periode tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Lawata. kegiatan ini berjalan tertib, aman, dan sangat lancar. Total sebanyak 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tunai yang diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka.

Dukungan Penuh Aparatur Desa dan Pendamping

Penyaluran BLT DD Tahap IV ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Desa Lawata dalam memastikan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Acara penyaluran dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Desa Lawata (Arham), yang secara simbolis menyerahkan bantuan kepada beberapa KPM. Kehadiran Kepala Desa memberikan semangat dan menegaskan transparansi dalam proses penyaluran.

Turut hadir mendampingi dan mengawasi jalannya kegiatan adalah Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD). Pendampingan ini penting untuk memastikan seluruh tahapan penyaluran sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tepat sasaran.

Bapak/Ibu Kepala Desa Lawata dalam sambutannya menyampaikan, "Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh 14 KPM penerima, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Ini adalah bentuk kepedulian negara melalui Dana Desa agar tidak ada warga kami yang tertinggal."

Read More

Menteri Yandri Susanto hadir di Festival Kampung Adat Cikondang

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang, hari ini. Yandri menyebut Kampung Adat Cikondang miliki pemandangan yang indah jadi jika memungkinkan sebagian wilayah dijadikan Desa Wisata.

Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) saat ini fokus untuk sukseskan Asta Cita 6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Detik.com melaporkan bahwa Kesejahteraan itu dimulai dari Desa, olehnya Kemendes PDT mengajak sejumlah pihak untuk kolaborasi, salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat.

"Mari kita mulai Lumbung Pangan Desa di Indonesia dari Desa Adat Cikondang," kata Yandri dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Yandri menyebut Lumbung Pangan merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi di desa-desa di Indonesia. Lumbung Pangan Desa ini masuk 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Swasembada Pangan.

Ia pun mengajak warga desa, utamanya Kampung Adat Cikondang untuk menyukseskan program-program Pemerintah yang masuk ke desa-desa seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), BUMDesa hingga Sekolah Rakyat.

Warga desa diminta berpartisipasi dalam menyiapkan bahan baku untuk program MBG seperti Telur, Beras hingga ikan. Hal ini bakal memberi efek ekonomi bagi warga desa.

"Jika desa jadi penyuplai bahan baku untuk MBG akan membuat desa bangkit dari sisi ekonomi," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut, Yandri berharap agar program-program Pemerintah yang ada didesa itu kemudian dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. (detik.com)

Read More

Kapus: "Kita Harus Berlayar Sambil Membangun Kapal"

SERAH TERIMA JABATAN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT yang langsung dipimpin oleh Kepala Badan BPSDM PMDDT Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg dilaksanakan Jumat, 31 Oktober 2025 di Gedung A Lt. 3 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala BPSDM menyampaikan pesan bahwa pergantian jabatan mutasi, rotasi maupun promosi adalah hal yang harus disyukuri sebagai siklus untuk mencapai posisi yang terbaik bagi kehidupan karir para pegawai. Jangan terjebak dengan ungkapan Sawang Sinawang.. Mungkin apa yang didapat saat ini tidak sesuai dengan harapan  namun mungkin merupakan pijakan untuk mendapatkan posisi yang kelak lebih bagus.

 “Semua tempat dan posisi jabatan memiliki problematika yang beragam oleh karena guna percepatan untuk mencapai tujuan kinerja yang menjadi program Kementerian Bapak Ibu yang dilantik untuk segera merapatkan barisan dan lari kencang. Berkarya jangan pernah menunggu  barisan rapi, kita bermain kano di arum jeram, banyak batu terjal yang harus dilalui sambil jalan.  Kita harus berlayar sambil membangun kapal.. jangan menunggu kapal selesai baru berlayar”.

 Lebih lanjut Kepala BPSDM PMDDT juga berpesan untuk pejabat yang digantikan posisi jabatannya sedapat mungkin membuat catatan akhir sebagai dokumen yang dapat dijadikan pijakan  untuk penggantinya pejabat yang baru, kalau belum ada dokumen akhir jabatan yang dibuat dapat menceritakan pengalaman dan problematika kerja kepada pengganti yang baru.

Jabatan Kepala Pusat PPMD dalam kesempatan ini juga bagian dari acara prosesi serah terima jabatan. Dari pejabat lama Drs. Hasman Ma’ani, M.Si kepada Kombes Pol. Heri Lesmono, S.I.K.

Di sambutan perkenalan dengan para pegawai di lingkungan P3MD yang dalam hal ini termasuk jajaran Tenaga Pendamping Profesional Pusat (TPP) Kapus baru di sesi perkenalan menyampaikan cerita bahwa pengalaman memimpin anggota berjumlah banyak pernah menjadi tugas di institusi terdahulu, sama halnya dengan jumlah TPP yang berkisar 30.000  personal lebih tersebar di seluruh Indonesia.

 Pemahaman tentang kepastian regulasi yang menjadi pijakan bekerja dalam pendampingan desa dan yang didampingi harus menjadi pemahaman bersama yang dapat menjamin para pihak tidak terjerat dalam masalah hukum sebagaimana yang banyak terjadi di desa-desa yang tersandera masalah Dana Desa. Kolaborasi dan memahami aturan bekerja harus dikedepankan untuk merealisasikan program yang dicanangkan Pimpinan dalam hal ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia untuk menjadikan Desa Maju Mandiri sesuai dengan Asta Cita ke Enam Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 31/10/2025

Read More

Budidaya Ikan Nila Kegiatan Ketahanan Pangan Desa Mataleuno

 

Oleh : Rosdiana TPP Pakue Utara 

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan desa/kelurahan di tahun 2025.Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan bahwa setiap desa wajib mengalokasikan minimal 20% dari total Dana Desa  untuk program ketahanan pangan dan hewani.

Berdasarkan keputusan musyawarah Desa yang telah dilaksanakan, maka Badan Usaha milik desa ( Bumdes ) Berkah desa Mataleuno Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara menyepakati  “ Budidaya ikan Nila “ sebagai kegiatan ketahanan pangan tahun 2025. 

Tepatnya pada hari Rabu , 24 September 2025 telah dilaksanakan penebaran bibit ikan nila sebanyak 10000 ekor di tambak dengan luas kurang lebih 0,5 Ha. 

Penebaran bibit ikan nila   dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Pengurus BUMDes Berkah , Pengawas BUMDes dan didampingi oleh Pendamping Desa Kecamatan Pakue Utara .

BUMDes Berkah Mataleuno memilih ikan nila karena merupakan komoditas yang relatif mudah dibudidayakan dan memiliki permintaan pasar yang stabil.

Menurut  Sumiati, selaku  Kepala Desa Mataleuno, “ ikan nila sangat disukai oleh masyarakat setempat .  Penjualan ikan nila dipasaran sangat cepat habis sehingga budidaya ikan nila ini sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai kegiatan ketahanan pangan" 

Sebelumnya , telah dilakukan  langkah awal yaitu mengenali potensi unggulan desa. Setelah potensi diidentifikasi, BUMDes Mataleuno didampingi Pendamping Desa menyusun rencana usaha yang mencakup analisis kebutuhan modal, sarana, tenaga kerja, serta target pasar.

Untuk Desa Mataleuno , dana desa 20 % sebesar Rp. 147.404.000 dengan rincian sewa tambak sebesar 1.500.000, Belanja Peralatan Rp.  20.940.000, Biaya Modal Produksi Rp. 7.450.000, Modal Pekerja Rp. 8.000.000  Sehingga total dana desa untuk budidaya ikan nila sebanyak Rp. 37.890.000

Adapun Kelebihan dari dana desa 20% akan di peruntukan untuk kegiatan lain ketahanan pangan yang lain Yaitu lahan pertanian.

Dengan kapasitas produksi yang cukup besar ini, diharapkan BUMDes Berkah  Desa Mataleuno dapat memenuhi kebutuhan ikan nila di Desa  dan sekitarnya. Sangat besar harapan para pengurus BUMDes budidaya ikan nila ini bisa berhasil sehingga dapat mendukung tujuan Pemerintah  agar desa tidak hanya mengandalkan bantuan pangan, tetapi mampu memproduksi, mengelola, dan mengonsumsi hasil pangan dari lingkungannya sendiri.

Read More