Pelatihan Peningkatan Kompotensi Pendamping KDKMP Angkatan ke Dua Propinsi Sulawesi Tenggara

 

Merah Putih Memanggil: Kompetensi Pendamping  Koperasi Desa Kelurahan Ditingkatkan

Kendari, 25 November 2025 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menunjukkan keseriusan dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi di tingkat terkecil. Hari ini, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun 2025 secara resmi dibuka, menjadi momentum penting untuk mencetak fasilitator yang andal.

👨‍💼 Resmikan Langsung oleh Sekda Sultra

Acara pembukaan yang menandai dimulainya pelatihan strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Dalam sambutan peresmiannya, Sekda Dr. Asrun Lio menekankan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan dan kelurahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi para pendamping menjadi sebuah keharusan agar mereka mampu membina dan menggerakkan koperasi menjadi entitas bisnis yang kuat dan profesional.

“Para pendamping adalah kunci sukses program KDKMP. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan memastikan koperasi benar-benar menjadi wadah kesejahteraan anggota,” tegas beliau.

🗓️ Jadwal Intensif Lima Hari Penuh

Pelatihan ini akan berlangsung secara intensif selama lima hari efektif, mulai tanggal 25 November hingga 29 November 2025. Selama periode tersebut, peserta akan menerima materi yang berfokus pada:

1. Tata kelola dan pengukuran kinerja keuanga koperasi.
2. Kelembagaan dan tata kelola koperasi.
3. Mekanisme Penyelenggaraan RAT, penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi.
4. Teknik pendampingan bisnis KDKMP.
5. Regulasi dan arah kebijakan koperasi Desa/ Kelurahan merah putih.
6. Kepemimpinan dan membangun mindset kewirausahaan.
7. Teknik komunikasi , negosiasi dan empati.
8. Peluang dan tantangan koperasi desa merah putih di era digital.
9. Penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan BUMN dan BUMS.
10. Pengembangan inovasi dan digitalisasi.
11. Manajemen pemasaran yang menguntungkan dan berkelanjutan.
12. Identifikasi model bisnis berbasis potensi Desa.
13. Menyusun proposal bisnis (Pitch deck) dan mitigasi risiko.
14. Strategi dan implementasi mitigasi risiko dan tata kelola KDKMP.
15. Rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi (RAPBK).
16. Akses permodalan dan pembiayaan.
17. Dinamika kelompok.
18. Kepatuhan terhadap SAK EP dan perpajakan koperasi.
19. Pengembangan model bisnis koperasi Desa/Kelurahan merah putih.

👥 Sinergi Lintas Sektor: 262 Peserta Terlibat

Pelatihan ini mempertemukan berbagai unsur penting dalam ekosistem pembangunan daerah, dengan total peserta mencapai 262 orang. Keragaman peserta ini dirancang untuk menciptakan kolaborasi dan pemahaman yang menyeluruh terhadap program KDKMP.

Peserta yang hadir meliputi:

• TPP Provinsi Sulawesi Tenggara: Tim Pelaksana Program yang bertanggung jawab atas koordinasi dan kebijakan program KDKMP di tingkat provinsi.
• Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan: Tenaga ahli yang akan mengintegrasikan potensi sektor primer (pertanian dan perikanan) ke dalam unit usaha koperasi.
• PMO (Project Management Office) dan BA (Bantuan Administrasi): Tim pendukung yang memastikan aspek manajemen proyek dan administrasi program berjalan efisien dan akuntabel.

Kolaborasi antara unsur manajerial (TPP, PMO, BA) dan unsur teknis (Penyuluh Pertanian dan Perikanan) diharapkan dapat memberikan dampak ganda pada penguatan koperasi, baik dari sisi organisasi maupun unit usaha produktif.

 

 

✨ Penutup dan Harapan

Dengan dibukanya pelatihan ini, diharapkan para Pendamping KDKMP dapat kembali ke wilayah tugas masing-masing dengan kompetensi yang lebih tinggi, semangat yang baru, dan strategi yang lebih inovatif. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu mentransformasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Read More

Penyaluran BLT Tahap IV

 

Penyaluran BLT Tahap IV Desa Teposua: Komitmen Kuat untuk Kesejahteraan Masyarakat

Teposua, 2 Desember 2025 – Pemerintah Desa Teposua menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk Tahap IV. Acara penyaluran ini dilaksanakan dengan lancar dan dihadiri oleh berbagai pihak penting, menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bantuan.

Kolaborasi Multisektor Menjamin Kelancaran Penyaluran

Penyaluran BLT Tahap IV di Desa Teposua berlangsung khidmat dan tertib. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan lembaga desa menjadi bukti nyata sinergi yang terjalin. Acara ini secara langsung dihadiri oleh:

• Pemerintah Kecamatan Pakue Utara: Sebagai perwakilan dari tingkat kecamatan yang mengawasi jalannya program.
• Babinsa (Bintara Pembina Desa): Mewakili unsur keamanan dan ketertiban desa.
• Kepala Desa Teposua: Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program di tingkat desa.
• Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Teposua: Mewakili suara masyarakat dan mengawal kebijakan desa.
• Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa: Bertugas memastikan bahwa proses penyaluran berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat sasaran.

Kehadiran para pihak ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahap penyaluran dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan tepat sasaran.

Detail Penyaluran: Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

BLT Dana Desa Tahap IV kali ini dialokasikan untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan dampak dari berbagai kondisi ekonomi.

• Jumlah Penerima Manfaat: Sebanyak 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan kriteria yang berlaku.
• Besaran Bantuan: Setiap KPM menerima dana sebesar Rp900.000,00 Periode Bulan Oktober, November, Desember.
• Tujuan Utama: Bantuan ini diharapkan dapat digunakan secara bijak oleh para KPM untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meningkatkan daya beli, serta menjadi stimulus kecil bagi perputaran ekonomi di tingkat desa.

 

Harapan dan Pesan Kepala Desa

Dalam sambutannya, [RAHMAD SABAHI, SE], selaku Kepala Desa Teposua, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua pihak dan menegaskan bahwa program BLT ini adalah prioritas.

“[Kutipan singkat dari Kepala Desa, BLT tahap IV ini merupakan penyaluran terakhir untuk tahun 2025 dan untuk tahun 2026 kita tunggu regulasinya],” ujarnya.

 Penutup

Penyaluran BLT Dana Desa Tahap IV Desa Teposua bukan hanya sekadar penyerahan uang, tetapi merupakan cerminan komitmen Pemerintah Desa dan semua pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Diharapkan sinergi yang baik ini akan terus berlanjut demi Desa Teposua yang lebih maju dan sejahtera.

Read More

Finalisasi Dokumen RKPDes 2026

 

Finalisasi Dokumen RKPDes 2026: Langkah Krusial Menuju Musdes Penetapan

Desa Lawata, 10 November 2025 – Pemerintah Desa Lawata telah menyelesaikan tahap penting dalam siklus perencanaan tahunan, yaitu finalisasi dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan intensif ini dilaksanakan di Kantor Desa Lawata dan merupakan tahapan akhir sebelum dokumen tersebut dibawa ke forum tertinggi, yaitu Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan dan Penetapan RKPDes 2026.

Sinergi Tim Penyusun dan Pendamping Profesional

Pertemuan finalisasi ini dihadiri oleh unsur-unsur kunci yang bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan desa:

• Bapak Kepala Desa Lawata
• Tim Penyusun RKPDes Tahun 2026
• Pendamping Desa (PD)
• Pendamping Lokal Desa (PLD)

Dalam pertemuan tersebut, setiap program dan kegiatan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil Musyawarah Desa Perencanaan Tahunan, Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKPDes Tahun 2026 dan aspirasi masyarakat ditinjau ulang secara mendalam. Tim memastikan bahwa RKPDes 2026 ini selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, serta visi dan misi Desa.

Bapak Kepala Desa Lawata menekankan, "Finalisasi ini bukan hanya sekadar merapikan format, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran tahun 2026 benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami berterima kasih kepada Tim Penyusun dan para Pendamping atas kerja keras dan bimbingan yang telah diberikan."

 

Fokus Utama Dokumen RKPDes 2026

Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam finalisasi dokumen RKPDes 2026 antara lain:

1. Penyelarasan Anggaran: Memastikan alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan lain sesuai dengan persentase wajib (BLT DD dan ketahanan pangan, Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, Operasional Pemerintah Desa) dan prioritas lainnya.
2. Ketepatan Program: Memeriksa kembali deskripsi kegiatan agar jelas, terukur, dan memiliki dampak yang signifikan.
3. Kepatuhan Regulasi: Memastikan seluruh dokumen dan lampiran memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat atas.

 

Read More

Penyaluran BLT Tahap IV

 

Penyaluran BLT Dana Desa Lawata Tahap IV (Okt-Des 2025) Berjalan Lancar

Lawata, 10 November 2025 – Pemerintah Desa Lawata hari ini,  sukses melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk tahap IV tahun anggaran 2025. Penyaluran kali ini mencakup alokasi untuk periode tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Lawata. kegiatan ini berjalan tertib, aman, dan sangat lancar. Total sebanyak 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tunai yang diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka.

Dukungan Penuh Aparatur Desa dan Pendamping

Penyaluran BLT DD Tahap IV ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Desa Lawata dalam memastikan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Acara penyaluran dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Desa Lawata (Arham), yang secara simbolis menyerahkan bantuan kepada beberapa KPM. Kehadiran Kepala Desa memberikan semangat dan menegaskan transparansi dalam proses penyaluran.

Turut hadir mendampingi dan mengawasi jalannya kegiatan adalah Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD). Pendampingan ini penting untuk memastikan seluruh tahapan penyaluran sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tepat sasaran.

Bapak/Ibu Kepala Desa Lawata dalam sambutannya menyampaikan, "Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh 14 KPM penerima, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Ini adalah bentuk kepedulian negara melalui Dana Desa agar tidak ada warga kami yang tertinggal."

Read More

Menteri Yandri Susanto hadir di Festival Kampung Adat Cikondang

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang, hari ini. Yandri menyebut Kampung Adat Cikondang miliki pemandangan yang indah jadi jika memungkinkan sebagian wilayah dijadikan Desa Wisata.

Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) saat ini fokus untuk sukseskan Asta Cita 6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Detik.com melaporkan bahwa Kesejahteraan itu dimulai dari Desa, olehnya Kemendes PDT mengajak sejumlah pihak untuk kolaborasi, salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat.

"Mari kita mulai Lumbung Pangan Desa di Indonesia dari Desa Adat Cikondang," kata Yandri dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Yandri menyebut Lumbung Pangan merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi di desa-desa di Indonesia. Lumbung Pangan Desa ini masuk 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Swasembada Pangan.

Ia pun mengajak warga desa, utamanya Kampung Adat Cikondang untuk menyukseskan program-program Pemerintah yang masuk ke desa-desa seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), BUMDesa hingga Sekolah Rakyat.

Warga desa diminta berpartisipasi dalam menyiapkan bahan baku untuk program MBG seperti Telur, Beras hingga ikan. Hal ini bakal memberi efek ekonomi bagi warga desa.

"Jika desa jadi penyuplai bahan baku untuk MBG akan membuat desa bangkit dari sisi ekonomi," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut, Yandri berharap agar program-program Pemerintah yang ada didesa itu kemudian dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. (detik.com)

Read More