Finalisasi Dokumen RKPDes 2026

 

Finalisasi Dokumen RKPDes 2026: Langkah Krusial Menuju Musdes Penetapan

Desa Lawata, 10 November 2025 – Pemerintah Desa Lawata telah menyelesaikan tahap penting dalam siklus perencanaan tahunan, yaitu finalisasi dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan intensif ini dilaksanakan di Kantor Desa Lawata dan merupakan tahapan akhir sebelum dokumen tersebut dibawa ke forum tertinggi, yaitu Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan dan Penetapan RKPDes 2026.

Sinergi Tim Penyusun dan Pendamping Profesional

Pertemuan finalisasi ini dihadiri oleh unsur-unsur kunci yang bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan desa:

• Bapak Kepala Desa Lawata
• Tim Penyusun RKPDes Tahun 2026
• Pendamping Desa (PD)
• Pendamping Lokal Desa (PLD)

Dalam pertemuan tersebut, setiap program dan kegiatan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil Musyawarah Desa Perencanaan Tahunan, Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKPDes Tahun 2026 dan aspirasi masyarakat ditinjau ulang secara mendalam. Tim memastikan bahwa RKPDes 2026 ini selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, serta visi dan misi Desa.

Bapak Kepala Desa Lawata menekankan, "Finalisasi ini bukan hanya sekadar merapikan format, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran tahun 2026 benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami berterima kasih kepada Tim Penyusun dan para Pendamping atas kerja keras dan bimbingan yang telah diberikan."

 

Fokus Utama Dokumen RKPDes 2026

Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam finalisasi dokumen RKPDes 2026 antara lain:

1. Penyelarasan Anggaran: Memastikan alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan lain sesuai dengan persentase wajib (BLT DD dan ketahanan pangan, Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, Operasional Pemerintah Desa) dan prioritas lainnya.
2. Ketepatan Program: Memeriksa kembali deskripsi kegiatan agar jelas, terukur, dan memiliki dampak yang signifikan.
3. Kepatuhan Regulasi: Memastikan seluruh dokumen dan lampiran memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat atas.

 

Penyaluran BLT Tahap IV

 

Penyaluran BLT Dana Desa Lawata Tahap IV (Okt-Des 2025) Berjalan Lancar

Lawata, 10 November 2025 – Pemerintah Desa Lawata hari ini,  sukses melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk tahap IV tahun anggaran 2025. Penyaluran kali ini mencakup alokasi untuk periode tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Lawata. kegiatan ini berjalan tertib, aman, dan sangat lancar. Total sebanyak 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tunai yang diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka.

Dukungan Penuh Aparatur Desa dan Pendamping

Penyaluran BLT DD Tahap IV ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Desa Lawata dalam memastikan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Acara penyaluran dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Desa Lawata (Arham), yang secara simbolis menyerahkan bantuan kepada beberapa KPM. Kehadiran Kepala Desa memberikan semangat dan menegaskan transparansi dalam proses penyaluran.

Turut hadir mendampingi dan mengawasi jalannya kegiatan adalah Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD). Pendampingan ini penting untuk memastikan seluruh tahapan penyaluran sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tepat sasaran.

Bapak/Ibu Kepala Desa Lawata dalam sambutannya menyampaikan, "Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh 14 KPM penerima, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Ini adalah bentuk kepedulian negara melalui Dana Desa agar tidak ada warga kami yang tertinggal."

Menteri Yandri Susanto hadir di Festival Kampung Adat Cikondang

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang, hari ini. Yandri menyebut Kampung Adat Cikondang miliki pemandangan yang indah jadi jika memungkinkan sebagian wilayah dijadikan Desa Wisata.

Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) saat ini fokus untuk sukseskan Asta Cita 6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Detik.com melaporkan bahwa Kesejahteraan itu dimulai dari Desa, olehnya Kemendes PDT mengajak sejumlah pihak untuk kolaborasi, salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat.

"Mari kita mulai Lumbung Pangan Desa di Indonesia dari Desa Adat Cikondang," kata Yandri dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Yandri menyebut Lumbung Pangan merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi di desa-desa di Indonesia. Lumbung Pangan Desa ini masuk 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Swasembada Pangan.

Ia pun mengajak warga desa, utamanya Kampung Adat Cikondang untuk menyukseskan program-program Pemerintah yang masuk ke desa-desa seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), BUMDesa hingga Sekolah Rakyat.

Warga desa diminta berpartisipasi dalam menyiapkan bahan baku untuk program MBG seperti Telur, Beras hingga ikan. Hal ini bakal memberi efek ekonomi bagi warga desa.

"Jika desa jadi penyuplai bahan baku untuk MBG akan membuat desa bangkit dari sisi ekonomi," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut, Yandri berharap agar program-program Pemerintah yang ada didesa itu kemudian dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. (detik.com)