Rakor TPP Kabupaten Kolaka Utara Desember 2025

 

Memperkuat Sinergi: Rakor TPP Kolaka Utara Bahas Kontrak 2026 dan Evaluasi Laporan Program Triwulan IV

Kolaka Utara, 08 Desember 2025 – Semangat dan komitmen untuk memajukan pembangunan desa di Kabupaten Kolaka Utara kembali diperkuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang dilaksanakan hari ini. Rakor yang berlangsung satu hari penuh ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja tahun 2025 dan merancang strategi kerja yang lebih optimal untuk tahun mendatang.

Pembukaan dan Arahan Koordinator Kabupaten

Acara dibuka secara resmi oleh Koordinator Kabupaten (Koorkab) TPP Kolaka Utara. Dalam sambutannya, koorkab menyatakan bahwa Rakor hari ini bukan hanya sekadar pertemuan rutin, tetapi juga wadah untuk menyamakan langkah dan memastikan bahwa program pembangunan desa berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

 Fokus Utama: Pembahasan Kontrak Kerja TPP Tahun 2026

Salah satu agenda krusial dalam Rakor ini adalah pembahasan mengenai kontrak kerja kembali bagi TPP untuk tahun 2026. Diskusi berjalan interaktif dan produktif, membahas berbagai aspek, termasuk:

• Regulasi dan kebijakan terbaru terkait status dan peran TPP.
• Peningkatan standar kinerja dan indikator keberhasilan.
• Aspek administrasi dan mekanisme perpanjangan kontrak.

Diharapkan, pembahasan ini memberikan kepastian kerja dan motivasi baru bagi seluruh TPP untuk kembali mengabdi di tahun 2026 dengan semangat yang lebih membara.

Evaluasi Mendalam: Laporan Triwulan IV dan Capaian Program

1. Pemaparan Laporan Triwulan IV oleh Tenaga Ahli (TA)

Tenaga Ahli (TA) TPP Kolaka Utara memaparkan  laporan program kabupaten kolaka utara Triwulan IV (Oktober–Desember 2025). Pemaparan ini capaian laporan dari link pelaporan.

2. Presentasi Capaian Program oleh Masing-Masing Kecamatan

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan capaian laporan program sampai Desember 2025 dari perwakilan masing-masing kecamatan. Sesi ini membahas kegiatan pelaporan dalam power point meliputi:

• Capaian Musyawarah desa perencanan tahun 2026
• Capaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
• Capaian Progres ketahanan Pangan
• Capaian BLT Dana Desa
• Capaian Blog Kecamatan
• Dampak PMK 81 Tahun 2025

Umpan Balik dan Penguatan Sinergi Peserta Rakor

Sesi terakhir diisi dengan umpan balik dan diskusi terbuka dari seluruh peserta Rakor. Para pendamping desa dan pendamping lokal desa memanfaatkan kesempatan ini untuk:

• Berbagi pengalaman di lapangan yang memerlukan solusi bersama.
• Memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan sistem pendampingan.

Rakor berjalan efektif, menghasilkan kesepakatan bersama dan pemahaman yang solid mengenai arah dan target kerja TPP Kolaka Utara ke depan.

 

Kesimpulan:

Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Kolaka Utara hari ini menegaskan komitmen kolektif untuk terus mendukung desa menjadi subjek pembangunan yang mandiri. Dengan kepastian kontrak kerja 2026 dan bekal evaluasi kinerja yang mendalam, TPP Kolaka Utara siap menyongsong tahun baru dengan performa yang lebih baik.

 

Pelatihan Peningkatan Kompotensi Pendamping KDKMP Angkatan ke Dua Propinsi Sulawesi Tenggara

 

Merah Putih Memanggil: Kompetensi Pendamping  Koperasi Desa Kelurahan Ditingkatkan

Kendari, 25 November 2025 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menunjukkan keseriusan dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi di tingkat terkecil. Hari ini, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun 2025 secara resmi dibuka, menjadi momentum penting untuk mencetak fasilitator yang andal.

👨‍💼 Resmikan Langsung oleh Sekda Sultra

Acara pembukaan yang menandai dimulainya pelatihan strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Dalam sambutan peresmiannya, Sekda Dr. Asrun Lio menekankan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan dan kelurahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi para pendamping menjadi sebuah keharusan agar mereka mampu membina dan menggerakkan koperasi menjadi entitas bisnis yang kuat dan profesional.

“Para pendamping adalah kunci sukses program KDKMP. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan memastikan koperasi benar-benar menjadi wadah kesejahteraan anggota,” tegas beliau.

🗓️ Jadwal Intensif Lima Hari Penuh

Pelatihan ini akan berlangsung secara intensif selama lima hari efektif, mulai tanggal 25 November hingga 29 November 2025. Selama periode tersebut, peserta akan menerima materi yang berfokus pada:

1. Tata kelola dan pengukuran kinerja keuanga koperasi.
2. Kelembagaan dan tata kelola koperasi.
3. Mekanisme Penyelenggaraan RAT, penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi.
4. Teknik pendampingan bisnis KDKMP.
5. Regulasi dan arah kebijakan koperasi Desa/ Kelurahan merah putih.
6. Kepemimpinan dan membangun mindset kewirausahaan.
7. Teknik komunikasi , negosiasi dan empati.
8. Peluang dan tantangan koperasi desa merah putih di era digital.
9. Penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan BUMN dan BUMS.
10. Pengembangan inovasi dan digitalisasi.
11. Manajemen pemasaran yang menguntungkan dan berkelanjutan.
12. Identifikasi model bisnis berbasis potensi Desa.
13. Menyusun proposal bisnis (Pitch deck) dan mitigasi risiko.
14. Strategi dan implementasi mitigasi risiko dan tata kelola KDKMP.
15. Rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi (RAPBK).
16. Akses permodalan dan pembiayaan.
17. Dinamika kelompok.
18. Kepatuhan terhadap SAK EP dan perpajakan koperasi.
19. Pengembangan model bisnis koperasi Desa/Kelurahan merah putih.

👥 Sinergi Lintas Sektor: 262 Peserta Terlibat

Pelatihan ini mempertemukan berbagai unsur penting dalam ekosistem pembangunan daerah, dengan total peserta mencapai 262 orang. Keragaman peserta ini dirancang untuk menciptakan kolaborasi dan pemahaman yang menyeluruh terhadap program KDKMP.

Peserta yang hadir meliputi:

• TPP Provinsi Sulawesi Tenggara: Tim Pelaksana Program yang bertanggung jawab atas koordinasi dan kebijakan program KDKMP di tingkat provinsi.
• Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan: Tenaga ahli yang akan mengintegrasikan potensi sektor primer (pertanian dan perikanan) ke dalam unit usaha koperasi.
• PMO (Project Management Office) dan BA (Bantuan Administrasi): Tim pendukung yang memastikan aspek manajemen proyek dan administrasi program berjalan efisien dan akuntabel.

Kolaborasi antara unsur manajerial (TPP, PMO, BA) dan unsur teknis (Penyuluh Pertanian dan Perikanan) diharapkan dapat memberikan dampak ganda pada penguatan koperasi, baik dari sisi organisasi maupun unit usaha produktif.

 

 

✨ Penutup dan Harapan

Dengan dibukanya pelatihan ini, diharapkan para Pendamping KDKMP dapat kembali ke wilayah tugas masing-masing dengan kompetensi yang lebih tinggi, semangat yang baru, dan strategi yang lebih inovatif. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu mentransformasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Penyaluran BLT Tahap IV

 

Penyaluran BLT Tahap IV Desa Teposua: Komitmen Kuat untuk Kesejahteraan Masyarakat

Teposua, 2 Desember 2025 – Pemerintah Desa Teposua menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk Tahap IV. Acara penyaluran ini dilaksanakan dengan lancar dan dihadiri oleh berbagai pihak penting, menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bantuan.

Kolaborasi Multisektor Menjamin Kelancaran Penyaluran

Penyaluran BLT Tahap IV di Desa Teposua berlangsung khidmat dan tertib. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan lembaga desa menjadi bukti nyata sinergi yang terjalin. Acara ini secara langsung dihadiri oleh:

• Pemerintah Kecamatan Pakue Utara: Sebagai perwakilan dari tingkat kecamatan yang mengawasi jalannya program.
• Babinsa (Bintara Pembina Desa): Mewakili unsur keamanan dan ketertiban desa.
• Kepala Desa Teposua: Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program di tingkat desa.
• Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Teposua: Mewakili suara masyarakat dan mengawal kebijakan desa.
• Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa: Bertugas memastikan bahwa proses penyaluran berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat sasaran.

Kehadiran para pihak ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahap penyaluran dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan tepat sasaran.

Detail Penyaluran: Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

BLT Dana Desa Tahap IV kali ini dialokasikan untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan dampak dari berbagai kondisi ekonomi.

• Jumlah Penerima Manfaat: Sebanyak 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan kriteria yang berlaku.
• Besaran Bantuan: Setiap KPM menerima dana sebesar Rp900.000,00 Periode Bulan Oktober, November, Desember.
• Tujuan Utama: Bantuan ini diharapkan dapat digunakan secara bijak oleh para KPM untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meningkatkan daya beli, serta menjadi stimulus kecil bagi perputaran ekonomi di tingkat desa.

 

Harapan dan Pesan Kepala Desa

Dalam sambutannya, [RAHMAD SABAHI, SE], selaku Kepala Desa Teposua, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua pihak dan menegaskan bahwa program BLT ini adalah prioritas.

“[Kutipan singkat dari Kepala Desa, BLT tahap IV ini merupakan penyaluran terakhir untuk tahun 2025 dan untuk tahun 2026 kita tunggu regulasinya],” ujarnya.

 Penutup

Penyaluran BLT Dana Desa Tahap IV Desa Teposua bukan hanya sekadar penyerahan uang, tetapi merupakan cerminan komitmen Pemerintah Desa dan semua pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Diharapkan sinergi yang baik ini akan terus berlanjut demi Desa Teposua yang lebih maju dan sejahtera.

Finalisasi Dokumen RKPDes 2026

 

Finalisasi Dokumen RKPDes 2026: Langkah Krusial Menuju Musdes Penetapan

Desa Lawata, 10 November 2025 – Pemerintah Desa Lawata telah menyelesaikan tahap penting dalam siklus perencanaan tahunan, yaitu finalisasi dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan intensif ini dilaksanakan di Kantor Desa Lawata dan merupakan tahapan akhir sebelum dokumen tersebut dibawa ke forum tertinggi, yaitu Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan dan Penetapan RKPDes 2026.

Sinergi Tim Penyusun dan Pendamping Profesional

Pertemuan finalisasi ini dihadiri oleh unsur-unsur kunci yang bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan desa:

• Bapak Kepala Desa Lawata
• Tim Penyusun RKPDes Tahun 2026
• Pendamping Desa (PD)
• Pendamping Lokal Desa (PLD)

Dalam pertemuan tersebut, setiap program dan kegiatan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil Musyawarah Desa Perencanaan Tahunan, Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RKPDes Tahun 2026 dan aspirasi masyarakat ditinjau ulang secara mendalam. Tim memastikan bahwa RKPDes 2026 ini selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, serta visi dan misi Desa.

Bapak Kepala Desa Lawata menekankan, "Finalisasi ini bukan hanya sekadar merapikan format, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran tahun 2026 benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami berterima kasih kepada Tim Penyusun dan para Pendamping atas kerja keras dan bimbingan yang telah diberikan."

 

Fokus Utama Dokumen RKPDes 2026

Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam finalisasi dokumen RKPDes 2026 antara lain:

1. Penyelarasan Anggaran: Memastikan alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan lain sesuai dengan persentase wajib (BLT DD dan ketahanan pangan, Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, Operasional Pemerintah Desa) dan prioritas lainnya.
2. Ketepatan Program: Memeriksa kembali deskripsi kegiatan agar jelas, terukur, dan memiliki dampak yang signifikan.
3. Kepatuhan Regulasi: Memastikan seluruh dokumen dan lampiran memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat atas.

 

Penyaluran BLT Tahap IV

 

Penyaluran BLT Dana Desa Lawata Tahap IV (Okt-Des 2025) Berjalan Lancar

Lawata, 10 November 2025 – Pemerintah Desa Lawata hari ini,  sukses melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk tahap IV tahun anggaran 2025. Penyaluran kali ini mencakup alokasi untuk periode tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Lawata. kegiatan ini berjalan tertib, aman, dan sangat lancar. Total sebanyak 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tunai yang diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka.

Dukungan Penuh Aparatur Desa dan Pendamping

Penyaluran BLT DD Tahap IV ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Desa Lawata dalam memastikan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Acara penyaluran dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Desa Lawata (Arham), yang secara simbolis menyerahkan bantuan kepada beberapa KPM. Kehadiran Kepala Desa memberikan semangat dan menegaskan transparansi dalam proses penyaluran.

Turut hadir mendampingi dan mengawasi jalannya kegiatan adalah Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD). Pendampingan ini penting untuk memastikan seluruh tahapan penyaluran sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tepat sasaran.

Bapak/Ibu Kepala Desa Lawata dalam sambutannya menyampaikan, "Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh 14 KPM penerima, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Ini adalah bentuk kepedulian negara melalui Dana Desa agar tidak ada warga kami yang tertinggal."

Menteri Yandri Susanto hadir di Festival Kampung Adat Cikondang

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang, hari ini. Yandri menyebut Kampung Adat Cikondang miliki pemandangan yang indah jadi jika memungkinkan sebagian wilayah dijadikan Desa Wisata.

Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) saat ini fokus untuk sukseskan Asta Cita 6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Detik.com melaporkan bahwa Kesejahteraan itu dimulai dari Desa, olehnya Kemendes PDT mengajak sejumlah pihak untuk kolaborasi, salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat.

"Mari kita mulai Lumbung Pangan Desa di Indonesia dari Desa Adat Cikondang," kata Yandri dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Yandri menyebut Lumbung Pangan merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi di desa-desa di Indonesia. Lumbung Pangan Desa ini masuk 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Swasembada Pangan.

Ia pun mengajak warga desa, utamanya Kampung Adat Cikondang untuk menyukseskan program-program Pemerintah yang masuk ke desa-desa seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), BUMDesa hingga Sekolah Rakyat.

Warga desa diminta berpartisipasi dalam menyiapkan bahan baku untuk program MBG seperti Telur, Beras hingga ikan. Hal ini bakal memberi efek ekonomi bagi warga desa.

"Jika desa jadi penyuplai bahan baku untuk MBG akan membuat desa bangkit dari sisi ekonomi," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut, Yandri berharap agar program-program Pemerintah yang ada didesa itu kemudian dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. (detik.com)

Kapus: "Kita Harus Berlayar Sambil Membangun Kapal"

SERAH TERIMA JABATAN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT yang langsung dipimpin oleh Kepala Badan BPSDM PMDDT Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg dilaksanakan Jumat, 31 Oktober 2025 di Gedung A Lt. 3 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala BPSDM menyampaikan pesan bahwa pergantian jabatan mutasi, rotasi maupun promosi adalah hal yang harus disyukuri sebagai siklus untuk mencapai posisi yang terbaik bagi kehidupan karir para pegawai. Jangan terjebak dengan ungkapan Sawang Sinawang.. Mungkin apa yang didapat saat ini tidak sesuai dengan harapan  namun mungkin merupakan pijakan untuk mendapatkan posisi yang kelak lebih bagus.

 “Semua tempat dan posisi jabatan memiliki problematika yang beragam oleh karena guna percepatan untuk mencapai tujuan kinerja yang menjadi program Kementerian Bapak Ibu yang dilantik untuk segera merapatkan barisan dan lari kencang. Berkarya jangan pernah menunggu  barisan rapi, kita bermain kano di arum jeram, banyak batu terjal yang harus dilalui sambil jalan.  Kita harus berlayar sambil membangun kapal.. jangan menunggu kapal selesai baru berlayar”.

 Lebih lanjut Kepala BPSDM PMDDT juga berpesan untuk pejabat yang digantikan posisi jabatannya sedapat mungkin membuat catatan akhir sebagai dokumen yang dapat dijadikan pijakan  untuk penggantinya pejabat yang baru, kalau belum ada dokumen akhir jabatan yang dibuat dapat menceritakan pengalaman dan problematika kerja kepada pengganti yang baru.

Jabatan Kepala Pusat PPMD dalam kesempatan ini juga bagian dari acara prosesi serah terima jabatan. Dari pejabat lama Drs. Hasman Ma’ani, M.Si kepada Kombes Pol. Heri Lesmono, S.I.K.

Di sambutan perkenalan dengan para pegawai di lingkungan P3MD yang dalam hal ini termasuk jajaran Tenaga Pendamping Profesional Pusat (TPP) Kapus baru di sesi perkenalan menyampaikan cerita bahwa pengalaman memimpin anggota berjumlah banyak pernah menjadi tugas di institusi terdahulu, sama halnya dengan jumlah TPP yang berkisar 30.000  personal lebih tersebar di seluruh Indonesia.

 Pemahaman tentang kepastian regulasi yang menjadi pijakan bekerja dalam pendampingan desa dan yang didampingi harus menjadi pemahaman bersama yang dapat menjamin para pihak tidak terjerat dalam masalah hukum sebagaimana yang banyak terjadi di desa-desa yang tersandera masalah Dana Desa. Kolaborasi dan memahami aturan bekerja harus dikedepankan untuk merealisasikan program yang dicanangkan Pimpinan dalam hal ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia untuk menjadikan Desa Maju Mandiri sesuai dengan Asta Cita ke Enam Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 31/10/2025

Budidaya Ikan Nila Kegiatan Ketahanan Pangan Desa Mataleuno

 

Oleh : Rosdiana TPP Pakue Utara 

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan desa/kelurahan di tahun 2025.Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan bahwa setiap desa wajib mengalokasikan minimal 20% dari total Dana Desa  untuk program ketahanan pangan dan hewani.

Berdasarkan keputusan musyawarah Desa yang telah dilaksanakan, maka Badan Usaha milik desa ( Bumdes ) Berkah desa Mataleuno Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara menyepakati  “ Budidaya ikan Nila “ sebagai kegiatan ketahanan pangan tahun 2025. 

Tepatnya pada hari Rabu , 24 September 2025 telah dilaksanakan penebaran bibit ikan nila sebanyak 10000 ekor di tambak dengan luas kurang lebih 0,5 Ha. 

Penebaran bibit ikan nila   dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Pengurus BUMDes Berkah , Pengawas BUMDes dan didampingi oleh Pendamping Desa Kecamatan Pakue Utara .

BUMDes Berkah Mataleuno memilih ikan nila karena merupakan komoditas yang relatif mudah dibudidayakan dan memiliki permintaan pasar yang stabil.

Menurut  Sumiati, selaku  Kepala Desa Mataleuno, “ ikan nila sangat disukai oleh masyarakat setempat .  Penjualan ikan nila dipasaran sangat cepat habis sehingga budidaya ikan nila ini sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai kegiatan ketahanan pangan" 

Sebelumnya , telah dilakukan  langkah awal yaitu mengenali potensi unggulan desa. Setelah potensi diidentifikasi, BUMDes Mataleuno didampingi Pendamping Desa menyusun rencana usaha yang mencakup analisis kebutuhan modal, sarana, tenaga kerja, serta target pasar.

Untuk Desa Mataleuno , dana desa 20 % sebesar Rp. 147.404.000 dengan rincian sewa tambak sebesar 1.500.000, Belanja Peralatan Rp.  20.940.000, Biaya Modal Produksi Rp. 7.450.000, Modal Pekerja Rp. 8.000.000  Sehingga total dana desa untuk budidaya ikan nila sebanyak Rp. 37.890.000

Adapun Kelebihan dari dana desa 20% akan di peruntukan untuk kegiatan lain ketahanan pangan yang lain Yaitu lahan pertanian.

Dengan kapasitas produksi yang cukup besar ini, diharapkan BUMDes Berkah  Desa Mataleuno dapat memenuhi kebutuhan ikan nila di Desa  dan sekitarnya. Sangat besar harapan para pengurus BUMDes budidaya ikan nila ini bisa berhasil sehingga dapat mendukung tujuan Pemerintah  agar desa tidak hanya mengandalkan bantuan pangan, tetapi mampu memproduksi, mengelola, dan mengonsumsi hasil pangan dari lingkungannya sendiri.

Hasil Survey : Publik Apresiasi Kinerja Mendes, Yandi Susanto Masuk Menteri Terbaik

 

JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional.

Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (sumber berita : sindonews)